MEDAN - DPRD Kota Medan menggelar penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan Ketua DPRD Kota Medan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Senin (14/6/2021). Penandatanganan nota kesepahaman ini berlangsung di ruang Rapat Badan Anggaran, lantai 2 gedung DPRD Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasyim, Wakil Ketua DPRD Ikhwan Ritonga, Rajuddin Sagala dan Bahrumsyah, Ketua Bapemperda DPRD Kota Medan, Kakanwil Kemenkumham Sumut Imam Suyudi beserta jajarannya, Plt Sekretaris DPRD Kota Medan, serta Kepala SKPD di lingkungan Pemko Medan.
Ketua DPRD Kota Medan Hasyim mengatakan MoU kesepakatan dengan Kemenkumham ini merupakan bagian dari regulasi yang mengatur untuk tahap perancangan perencanaan hingga menghasilkan produk hukum dan peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan produk hukum lainnya.
“Dari MoU ini diharapkan nantinya hasilnya baik dan maksimal, sehingga diperlukan kerjasama dengan instansi vertikal Pemerintahan yang menghasilkan produk hukum yaitu Kemenkumham. Dengan adanya kerjasama ini, maka ada pendampingan perancangan perencanaan produk-produk hukum Peraturan Daerah yang ada di Kota Medan,” kata Hasyim.
Sementara, Kakanwil Kemenkumham Sumut Imam Suyudi berharap rancangan peraturan daerah yang sudah melibatkan Kantor Kemenkumham dari awal bisa memastikan bahwa perancangan peraturan perundangan akan sinergis dengan peraturan perundangan yang diatas, serta sesuai dengan format dan substansi yang akan dibahas.
“Tentunya dapat mengakomodasi kepentingan prioritas yang ada di daerah dan dipastikan ada muatan muatan Hak Asasi Manusia yang ada di rancangan peraturan perundang-undangan, sehingga membawa kesejahteraan bagi warga masy rakat,” sebut Imam Suyudi.
Acara ini ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kakanwil Kemenkumham Sumut dengan Ketua DPRD Kota Medan.
(SMART-WAN)
